Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan ulah Polisi dari
Detasemen Khusus Antiteror 88 Mabes Polri yang menembak mati dua orang yang
dituding sebagai terduga teroris jaringan Poso di Masjid Nur Alfiah, RS Wahidin
Sudirohusodo, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (4/1/2013) sekitar pukul
10.45 Wita.
Hasan alias Kholik dan Syamsuddin alias Asmar alias Buswah tertuduh
teroris. Keduanya gugur ditembak Densus saat berada di depan pintu masuk masjid
tersebut.
Wakil Ketua Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan, justru Densus
dalam insiden maut itu melanggar undang-undang HAM. Meski dua orang yang polisi
duga sebagai jaringan teroris tersebut masih sebatas dugaan namun aparat sudah
main hakim sendiri. Selain itu, kata Nurkhoiron, kejadian cenderung
diskenariokan atau rekayasa.
"Giliran Makassar/Sulsel jadi kelinci percobaan Densus 88. Teman-teman
pemantau Komnas HAM menemukan indikasi orang-orang teroris itu adalah
"peliharaan" mereka juga. Komnas HAM sedang kumpulkan bukti bahwa
penanganan teroris dengan cara seperti itu salah besar. Justru densus yang
melanggar HAM karena orang yang ditembak mati baru dugaan, jadi kejadian di Makassar
itu ada skenario untuk membuat masyarakat sekitar, terutama kalangan ustad,
kalangan pesantren, ulama tersudutkan, apalagi menjelang Pilgub. Proyek polisi
soal teroris ini betul-betul melanggar undang-undang HAM dan bahkan melanggar
undang-undang kepolisian sendiri. Polri mestinya harus menjelaskan kejadian ini
dengan benar, bukan ngawur, belum ada kejelasan siapa jejaring yang polisi
maksudkan," jelas M Nurkhoiron seperti dilansir Tribun Timur
(Tribunnews Network) via telepon selularnya, Sabtu (5/1/2013).
Lebih lanjut, menurut M Nurkhoiron, polisi atau Densus 88 perlu dievaluasi.
Kalau aparat dibiarkan sewenang-wenang mengeluarkan stigma sekaligus
melumpuhkan terduga teroris, kata M Nurkhoiron, maka akan semakin mengancam
ketentraman dan kedamaian masyarakat Kota Makassar khususnya.
"Jangan polisi justru menciptakan stigmatisasi yang kemudian
masyarakat cemas. Karena kelihatan ada upaya dari Densus untuk membangun stigma
bahwa Sulsel sarang teroris. Ini bahaya, karena bisa-bisa semua kelompok Islam
di Sulsel berpotensi dikriminalisasi sebagai teroris," ujar M Nurkhoiron.
Anggota Komnas HAM, Siane, yang juga peneliti terduga teroris Poso ini,
mengatakan, pihaknya setuju pemberantasan aksi teroris, karena itu melanggar
HAM.
"Tapi Densus jangan justru memberantas dengan melanggar HAM sendiri,
yang di Makassar itu baru orang terduga, tapi kenapa langsung dibunuh.
Indonesia itu negara hukum, mestinya diselesaikan secara hukum, bukan
sewenang-wenang begitu. Apalagi menciptakan stigmatisasi bahwa yang terduga
adalah kalangan agama ini, wah itu justru menghilangkan rasa aman
masyarakat," kata Siane kepada Tribun Timur, Sabtu
(5/1/2013). (bilal/arramah.com)
