TPFR Bima Bertekad Ungkap Kejanggalan Penindakan Kasus Terorisme

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima bersama ormas-ormas Islam, pers dan Mahasiswa seperti Muhammadiyah, HMI, PWI, JAT dan lain-lain mendeklarasikan Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) Bima.

TPFR rencananya akan bekerja mengungkap kejanggalan kasus-kasus yang melibatkan kekerasan oknum aparat yang dipetieskan seperti kasus Pelabuhan Sape-Lambu, Demosntrasi Parado, Kasus Ngali dan kasus-kasus yang terkait klaim terorisme. Berikut ini rilis deklarasi TPFR yang diterima redaksi voa-islam.com.

Hari ini, Rabu (09/01/2013) Bertempat di Kantor MUI Kabupaten Bima dengan Pimpinan Rapat KH. Drs.  Abdurrahim Haris, MA (Ketua MUI) telah kami ikrarkan Tim Pencari Fakta & Rehabilitasi (TPFR) Bima yang lahir dari 12 Organisasi :

1.MUI Kab.Bima

2.DPD Muhammadiyah

3.DPC HMI Kab.Bima

4.PWI Cab. Bima

5.LBH Amanah

6.JAT Wil. Nusra

7.BEM Mahasiswa

8.LDPU An-Naba'

9.Pers Mahasiswa

10.Lembaga Dakwah Kampus

11.FORLIS

12.Akademisi Bima

Dilatarbelakangi hal-hal berikut :

Pertama, perbedaan yang nyata antara stigma nasional dan Internasional dengan kenyataan di Bima. Kondisi terkini adalah penetapan status Siaga 1 Pulau Sumbawa oleh Polda yang pada kenyataannya masyarakat Bima tidak merasakan sama sekali ketegangan sebagai dampak "klaim terorisme" oleh Polda.

Kedua, banyaknya kasus-kasus yang melibatkan kekerasan oknum aparat yang dipetieskan seperti kasus Pelabuhan Sape-Lambu, Demosntrasi Parado, Kasus Ngali dan kasus-kasus yang terkait klaim terorisme.

Ketiga, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penindakan-penindakan klaim kasus terorisme di wilayah Bima. Termasuk kasus mutakhir: ustadz Bahtiar yang ditembak mati dengan alasan pelarian dari Poso, padahal pada kenyataannya tidak pernah meninggalkan bima.

Keempat, melakukan balancing berita atas berita-berita sepihak kepolisian selama ini yang dipandang sangat memperburuk citra Bima yang ramah dan agamais.

Kelima, perlunya aksi-aksi lapangan yang bersifat investigasi dan nyata demi menyuguhkan fakta pada masyarakat Bima dan dunia pada umumnya.

Keenam, sangat tertutupnya pihak kepolisian terhadap berbgai elemen termasuk pers atas hampir semua kejadian di Bima.

Karena itu TPFR Bima diharapkan mampu :

1. Menampilkan fakta lapangan versi masyarakat Bima
2. Menjadi balancing berita atas kasus-kasus faktual di bima
3. Menjadi Informasi Centre berbagai kasus yang terjadi yang berefek terhadap citra Bima
4. Menjadi corong masyarakat pada madia massa, pemerintah daerah, kepolisian/Kapolri, DPR RI, Presiden dan Komnas HAM

Demikian deklarasi pendirian TPFR Bima ini kami sampaikan

TTD

Hadi Santoso, ST, MM                 Rismunandar

      (Ketua)                             (Sekretaris)

sumber