Penolakan Israel terhadap lima menteri luar negeri anggota Gerakan Non-Blok
(GNB untuk memasuki Ramallah, Palestina, justru akan memperkuat dukungan dan
komitmen Indonesia dan negara-negara anggota gerakan itu atas Palestina, kata
seorang pengamat.
"Penolakan tersebut perlu digunakan negara-negara anggota GNB untuk
secara konkrit mendukung keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan organisasi multilateral atau internasional lainnya," kata Direktur
Departemen Diplomasi Indonesia Center for Democracy, Diplomacy and Defence
(IC3D) Ludiro Madu dalam perbincangan dengan ANTARA di Jakarta, Senin
(6/8).
Penolakan Israel itu berkaitan dengan rencana pertemuan GNB tingkat menteri
di Ramallah, Palestina, pada 5 Agustus. Selain itu, para menteri luar negeri
juga akan mengunjungi wilayah Palestina untuk mengetahui situasi terakhir
negara tersebut secara langsung.
Penolakan Israel itu ditujukan kepada menteri luar negeri Indonesia,
Malaysia, Bangladesh, Kuba, dan Aljazair karena kelima negara itu tidak
mengakui kedaulatan Israel.
Padahal, pertemuan di Ramallah itu merupakan tahapan awal bagi
negara-negara anggota GNB untuk menyusun agenda bagi Konperensi Tingkat Tinggi
(KTT) ke-16 GNB di Teheran, Iran, akhir Agustus ini.
"KTT GNB merupakan salah satu forum multilateral terpenting bagi
Indonesia. Selain meningkatkan aktivisme dan profil global Indonesia, KTT itu
juga mendorong komitmen Indonesia sebagai salah satu negara pendiri GNB,"
kata pengamat politik internasional itu.
Karena itu, Ludiro mengimbau pemerintah Indonesia untuk menegaskan kembali
pentingnya pengakuan atas negara Palestina dan kontribusi GNB untuk mencapai
perdamaian dan keadilan di Palestina melalui langkah-langkah yang konkrit.
"Menlu RI dapat meningkatkan komunikasi dengan negara-negara anggota
GNB untuk mengupayakan diplomasi total... upaya-upaya melibatkan masyarakat GNB
juga perlu dipertimbangkan untuk memperkuat dan memperluas komitmen GNB
terhadap isu Palestina, dan juga Suriah serta etnis Rohingya di Myanmar,"
katanya.
Perlu diingat bahwa masyarakat, sebagai bagian dari aktor-non negara dalam
hubungan internasional, tetap perlu bertindak konstruktif dalam memperjuangkan
solidaritas terhadap Palestina agar tidak menimbulkan situasi kontra-produktif
bagi perjuangan pemerintah negara-negara GNB, kata Ludiro.
Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar
di dunia juga memiliki modal untuk mengambil posisi aktif memperjuangkan
Palestina di GNB dan forum-forum global lainnya, kata Ludiro.
