Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton ke
Indonesia dipastikan menawarkan perlindungan politik ataupun jaminan tertentu
kepada Indonesia. Jaminan itu juga berlaku untuk negara-negara ASEAN yang
terlibat sengketa Laut Cina Selatan guna menghadapi Cina.
Prediksi itu dikatakan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik
Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Senin (3/9).
Syahganda melansir pidato Presiden AS Barack Obama pada November 2011 di
Australia yang menegaskan aspek strategis Asia Pasifik bagi AS.
Karena itu telah ditempatkan sekira 2.500 pasukan marinir AS di Darwin,
Australia. "Penempatan itu untuk mengontrol sekaligus mewaspadai
negara-negara dalam kawasan Asia ke arah penciptaaan sekutu barunya," tutur
dia.
Jika terjadi pembicaraan bantuan atau jaminan tertentu kepada Indonesia, hal itu patut dicurigai sebagai rencana kapitalisme AS untuk menguasai akses sumber daya alam Indonesia, seperti migas. Kehadiran Hillary bisa dimanfaatkan para kaki tangan kapitalisme asing yang terus bercokol memperkaya diri beserta kelompoknya di tengah penderitaan sebagian besar rakyat.
Lobi Hillary dapat merusak kepercayaan internasional dalam bentuk hilangnya peran strategis Indonesia di mata negara-negara lain. Terutama ASEAN yang sering memberi kesempatan Indonesia dalam membawa kepentingan ataupun misi ASEAN di lingkungan regional lain.
Lebih jauh Syahganda mengatakan kedatangan Hillary menciptakan persoalan yang dapat mengganggu tatanan solidaritas ASEAN. Di samping itu kedatangan Hillary juga tidak memperkuat suasana kemandirian ASEAN dan menyangkut terpeliharanya kekuatan ASEAN di hadapan negara lain.
"Indonesia harus tetap berkiblat dengan politik bebas aktif dan tidak boleh menjadi kaki tangan AS di ASEAN, demi menjaga kehormatan bangsa ini ke depan dan keutuhan ASEAN itu sendiri," tegasnya.
Menurut Syahganda dalam mencari titik temu terkait sengketa Laut Cina Selatan, seharusnya Indonesia berperan menjadi juru runding utama dengan China atas nama komunitas ASEAN.
