Polemik mengenai anggaran 2 milyar untuk toilet di DPR masih terus bergulir.
Petinggi DPR pun beresikeras bahwa renovasi toilet harus dilakukan.
Salah satunya adalah Ketua DPR, Marzuki Alie. Ia mengatakan hal itu sebagai
sesuatu yang wajar kalau memang fasilitas tersebut mengalami kerusakan.
"DPR itu orang-orang politik, tidak mengerti urusan gedung,
memeliharanya bagaimana. Itu urusannya pemerintah melalui Setjen DPR, termasuk
kuasa pemegang anggarannya. Tidak ada kaitannya dengan DPR," katanya, di
Semarang, Jumat.
"Saya pikir di manapun juga, apakah di sekolah, masjid, gedung, atau
fasilitas-fasilitas umum lainnya, kalau toiletnya rusak ya wajib
diperbaiki," katanya.
Hal itu dia ungkapkan sebelum memberikan kuliah umum bertema
"Kebijakan Pendidikan dalam Menyiapkan Generasi Muda Menuju Visi Indonesia
2025-2045" di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang.
Ia menjelaskan, DPR itu mengurusi anggaran sebesar Rp1.400 triliun,
sementara untuk memperbaiki fasilitas toiletnya tidak diperbolehkan meski sudah
mengalami kerusakan.
Terkait rencana perbaikan toilet di Gedung DPR, Marzuki mengatakan, urusan
gedung, urusan pemeliharaan fasilitas kerja anggota DPR merupakan urusan
pemerintah melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
Karena itu, Alie yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu
meminta untuk tidak terus mencurigai apa yang dilakukan, seolah-olah DPR
menghabis-habiskan uang rakyat.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Anis Matta. Ia menilai
renovasi toilet anggota DPR yang menelan biaya 2 miliar adalah hal yang wajar.
Karena itu kegiatan tersebut tidak perlu dipersoalkan.
“Renovasi itu diperlukan dan semua sudah diurus oleh Sekretariat Jenderal
DPR sehingga tidak perlu dipersoalkan,” kata politisi PKS itu.
Kenyataannya, kata Anis, sekarang ini sudah banyak toilet yang tidak bisa
digunakan sehingga perlu perbaikan. Apalagi itu toilet di bagian ruang kerja
dewan.
Namun sebaliknya anggota DPR dari Gerindra Asrian Mirza mengatakan kegiatan
seperti itu sebenarnya tak lebih dari cari-cari proyek saja. “Bukan cerita
baru, kegiatan Setjen DPR sangat sering sebagai proyek belaka. Ada proyek
absensi dan sekarang soal renovasi toilet.”
Menurutnya, kalaupun ada yang diperbaiki, tidak harus semua. “Jadi hentikan
proyek itu, lebih baik untuk MCK agar rakyat hidup sehat.”
Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat
menjelaskan, toilet yang berada di Gedung Nusantara I belum direnovasi sejak
dibuat sekira tahun 1994 silam. “Kalau dihitung usianya sudah 17 tahun,”
katanya kepada wartawan di DPR, Rabu (4/1).
Beli Peralatan
Dalam pagu anggaran, Setjen DPR memang memasukan biaya renovasi sebesar Rp2
miliar, yakni untuk membeli peralatan baru pelengkap toilet seperti kloset,
urinior, wastafel termasuk jet shower. “Kita harapkan bisa semua diperbaiki,
tapi kalau tidak cukup, sebagian kecil bisa dianggarkan berikutnya.”
Kondisi toilet yang sekarang ini, lanjutnya tidak lagi nyaman dan sehat.
“Kalau masuk ke toilet mungkin bisa diperhatikan, bau.”
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Thomafi menyatakan di
Gedung Nusantara I terdapat 220 toilet. Nanti akan dilihat mana yang perlu
diperbaiki atau tidak.
“Selama ini sudah banyak minta diperbaiki, karena memang ada kerusakan,
seperti mampet, kran tak berfungsi dan lainnya.
Lantas haruskah hanya untuk perbaikan harus menelan dana 2 milyar rupiah.
Bukankah hanya untuk menyedot wc yang mampet dan memperbaikinya tidak perlu
menelan dana sebesar itu.
Padahal dana sebanyak itu bisa dialokasikan untuk memperbaiki
sekolah-sekolah yang rusak atau bahkan membangun sebuah sekolah.
Jambi Butuh Sekolah, Harga 1 SMK Hanya 1,2 Milyar
Di Jambi, misalnya, Pemprov Jambi melalui dinas pendidikan mengucurkan
anggaran sebesar Rp 1,2 miliar yang digunakan untuk pembangunan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Agrobisnis dan Ruang Kelas Baru (RKB) di Kecamatan
Jangkat.
Hal itu dikatakan Kadis Pendidikan Provinsi Jambi H Idham Kholid ketika
mengunjungi SMK 1 Merangin. Bahkan perhatian dari Pemprov Jambi ini juga di-support
melalui Pemkab Merangin.
‘’Kami sudah menganggarkan untuk pembangunan SMK Agrobisnis dan RKB di
Jangkat, nilainya mencapai Rp 1,2 miliar. Kemudian juga untuk usulan penambahan
RKB di SMK 1 Merangin tetap kami proses, sebab usulan perencanaan yang
diberikan baru masuk. Biasanya untuk bantuan RKB kami berikan dalam bentuk uang
dengan nilai 1 RKB Rp 40 juta,” katanya seperti dilansir metrojambi.com,
Jum'at (23/12/2011)
Sementara Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar mengatakan, sangat antusias
dengan pembangunan di Merangin. Sebab, Merangin memiliki berbagai cara dan
upaya untuk terus melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya
pendidikan.
Selain itu, Wagub juga salut dengan kekompakan pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat, sebab baru Merangin yang memiliki sekolah gratis untuk dhuafa.
‘’Ini terobosan baru yang diterapkan Bupati Merangin dan ini juga sebagai
contoh kabupaten lain.
Di Merangin saja bisa kok di kabupaten tidak,” terangnya. Bukan itu saja,
Merangin salah satu kabupaten dengan pendidikan yang lengkap. Sebab mulai dari
SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi sudah ada di Merangin.
’’Hal ini bisa dijadikan contoh, salah satunya sekolah gratis, tinggal lagi
bagaimana kita akan melanjutkan pendidikan yang siap kerja,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Merangin H Nalim ketika diwawancarai mengatakan, bantuan
dari provinsi ini merupakan rangkaian ikatan erat kerjasama, baik Provinsi
Jambi dan Merangin. Namun, Pemkab Merangin juga tidak tinggal diam.
Untuk diketahui bersama, Jambi adalah salah satu provinsi yang mengalami
permasalahan serius mengenai pendidikan.Ini terlihat dari banyaknya sekolah
yang melebihi kapasitas daya tampung siswa.
Di SD 61 di Kasang Pudak memiliki hampir 800 siswa. Dengan kondisi demikian
siswa terpaksa berlajar secara bergiliran. Oleh karena itu, masyarakat meminta
perhatian pemerintah agar mendapatkan penambahan kelas atau dibangun SD
baru.(Pz)
Sumber http://www.eramuslim.com
