Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai
penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi
mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya
Papua.
"Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol
Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara
AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka
(OPM) didukung gereja-gereja di Amerika," kata Syahganda saat diskusi
tentang "Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan
Indonesia''.
Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS
akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia,
khususnya yang berbatasan dengan Papua.
Pemerintah AS sebelumnya menyatakan penempatan pasukan Marinir AS di Darwin
adalah untuk menjaga kawasan di Asia dari ancaman China dan Korea Utara.
Seharusnya, kata dia, AS menempatkan pasukannya di atas wilayah Indonesia bukan
malah di Australia yang lokasinya di bawah Indonesia dan dekat dengan Papua.
"Jadi kalau Australia dan AS itu mengklaim bahwa mereka adalah bagian
dari Asia Pasifik dengan ikut mengamankan wilayah asia Pasifik, maka itu harus
diwaspadai terhadap wilayah kita. Karena pada dasarnya mereka seolah-olah
bersahabat dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah negara
kolonialisme," tegas Syahganda.
Ia menduga penempatan Marinir AS di Darwin untuk menjaga rencana
renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport
"Jadi dengan adanya renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan
Freeport, maka menurut saya hal tersebut yang melatarbelakangi menempatkan
pasukan AS di Australia," kata Syahganda
Syahganda juga menjelaskan, bahwa keberadaan pasukan AS di Darwin tersebut
juga dikarenakan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk
merenegosiasi kontrak karya Freeport oleh para aktivis dan tokoh-tokoh di
Indonesia atas gejolak konflik di tanah Papua beberapa waktu
lalu. "Dan banyaknya protes soal renegosiasi kontrak yang selalu
diteriakan olah para tokoh Indonesia maka itu menjadi kekhawatiran bagi AS itu
sendiri," paparnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap bahwa pemerintah Indonesia saat ini bisa
lebih berani dan tegas terhadap politik bebas aktif yang menjadi panutan dalam
menjalankan politik Internasionalnya seperti yang dilakukan oleh mantan
Presiden Soekarno lantaran politik bebas aktif tidak hanya juga harus memiliki
sikap untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.
"Saran saya, kita harus memunculkan tokoh seperti Soekarno kalau
Indonesia mau aman. Karena politik bebas aktif itu bukan tidak punya sikap.
Soekarno menegaskan bahwa 'go to hell with your aid' terhadap AS. Jadi harus
ada pemimpin yang tegas terhadap sikap politik luar negeri kita," ujarnya.
Sumber http://www.republika.co.id
